BRMP Papua Barat Paparkan Program Unggulan Kementrian Pertanian Tahun 2026

Manokwari, 23 April 2026 — Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Papua Barat menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perencanaan Pembangunan Pertanian Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBUN) Provinsi Papua Barat.

Kegiatan ini membahas tiga program prioritas nasional pembangunan pertanian di Papua Barat, yaitu perluasan lahan melalui cetak sawah, pengembangan komoditas perkebunan unggulan seperti kakao, pala, kopi, dan kelapa dalam, serta pembangunan infrastruktur pertanian meliputi jalan usaha tani dan jaringan irigasi. Selain itu, juga didorong penguatan hilirisasi produk berbasis potensi lokal, seperti pemanfaatan ubi kayu sebagai bahan baku bioetanol.

Dalam paparannya, Kepala BRMP Papua Barat menyampaikan bahwa pembangunan sektor pertanian di Papua Barat masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain meningkatnya persaingan pemanfaatan lahan dengan sektor lain, tingginya kebutuhan pangan masyarakat, serta ancaman masuknya hama dan penyakit dari luar daerah. Di sisi lain, penerapan teknologi dan inovasi di tingkat petani masih terbatas sehingga perlu ditingkatkan untuk mendongkrak produktivitas dan daya saing.
Ia menekankan pentingnya langkah strategis yang proaktif dan cepat dalam menindaklanjuti program prioritas, termasuk penyediaan data dukung seperti potensi lahan dan komoditas lokal, serta data calon penerima dan calon lokasi (CPCL). Hal ini diperlukan agar seluruh program pemerintah pusat dapat dimanfaatkan secara optimal di daerah.

Rakornis ini juga menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun rencana aksi yang lebih terarah dan implementatif. Melalui kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan, diharapkan pembangunan pertanian di Papua Barat dapat berjalan lebih efektif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Kegiatan Rakornis Perencanaan Pembangunan Pertanian Tahun 2026 secara resmi dibuka dengan harapan mampu mendorong peningkatan produksi dan ketahanan pangan daerah, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua sebagai subjek utama pembangunan.